Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau (YMH), Dicky Edwin Hindarto, membongkar fakta mencengangkan terkait ketimpangan tata kelola sumber daya alam di Kalimantan Timur.
Sebagai tulang punggung energi nasional, Kaltim dinilai tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sepadan dengan kekayaan yang mereka hasilkan.
Setiap harinya, Sungai Mahakam menjadi saksi bisu mengalirnya “emas hitam” keluar dari bumi Kalimantan menuju pasar nasional dan internasional.
Sekitar 200 tongkang batu bara melintas setiap hari, membawa nilai ekonomi mencapai Rp 2,4 triliun per hari, atau setara dengan Rp 864 triliun dalam satu tahun.
Tragisnya, dari angka super fantastis tersebut, Kaltim hanya mendapatkan kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam pada tahun 2024 sebesar Rp 8,56 triliun (hanya sekitar 1% dari total kekayaan yang dikeruk).
Jika uangnya mengalir ke luar daerah, maka Kaltim justru “mewarisi” seluruh beban dampak lingkungan dan sosialnya.
Terdapat sekitar 1.700 hingga lebih dari 2.700 lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa direklamasi.
Sejak 2011, tercatat sudah ada 51 orang tew*s tenggelam di lubang-lubang maut bekas galian tersebut, yang mayoritas korbannya adalah anak-anak yang tidak berdosa.
Ekosistem Sungai Mahakam ikut hancur.
Padatnya lalu lintas tongkang batu bara memberikan tekanan mematikan bagi populasi Pesut Mahakam, mamalia air langka yang kini diperkirakan hanya tersisa 60 hingga 66 ekor di alam liar.
Melihat realita pahit tersebut, Dicky menegaskan bahwa masa depan ekonomi Kaltim tidak bisa lagi terus-menerus disandarkan pada batu bara.
Bukan berarti tambang harus ditutup mendadak besok pagi.
Kaltim harus mulai mempersiapkan daerah agar tidak terjadi guncangan ekonomi parah saat permintaan batu bara global perlahan mati akibat kebijakan pengurangan emisi karbon.
Kaltim memiliki peluang raksasa untuk banting setir mengembangkan ekonomi hijau (green economy).
Mulai dari sektor energi terbarukan, perdagangan karbon, rehabilitasi lahan, pertanian berkelanjutan, hingga membuka lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs).
Pernyataan YMH ini menjadi tamparan keras bagi model pembangunan ekstraktif saat ini.
Kekayaan alam memang telah membangun Indonesia, tetapi masyarakat Kalimantan Timur juga berhak mendapatkan keadilan, keselamatan ekologi, dan masa depan ekonomi yang berkelanjutan.
